Audiensi Mahasiswa di Senayan: Tuntutan Tim Investigasi Independen Jadi Sorotan
Jakarta – Gedung DPR RI di Senayan menjadi titik perhatian publik pada Rabu (3/9/2025) sore. Belasan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam jaringan lintas kampus berkumpul dan menyampaikan aspirasi mereka langsung di ruang audiensi bersama pimpinan DPR. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB itu segera menarik sorotan media karena salah satu desakan utama mahasiswa adalah pembentukan tim investigasi independen terkait dugaan makar yang belakangan ramai diperbincangkan.
Mahasiswa menilai isu makar tidak boleh dibiarkan menggantung. Ketua BEM UI, Agus Setiawan, dengan lantang menegaskan agar DPR segera mengambil langkah konkret. “Kami meminta DPR tidak hanya menerima masukan, tetapi segera mempercepat pembentukan tim investigasi independen. Ini bukan semata tuntutan mahasiswa, tetapi kepentingan demokrasi bangsa,” ujarnya.
Selain BEM UI, hadir pula BEM Trisakti, GMNI, HMI, GMKI, dan jaringan BEM SI Kerakyatan. Mereka bersama-sama menolak tuduhan anarkis terhadap aksi mahasiswa. Jili Collin, perwakilan Trisakti, menyampaikan bahwa mahasiswa hadir untuk berjuang secara beradab. “Kami bukan provokator. Kami hanya menyuarakan aspirasi rakyat dengan cara damai,” katanya.
Tuntutan lain yang tidak kalah keras adalah pembebasan tahanan demonstrasi. Mahasiswa menilai penangkapan sejumlah aktivis tidak beralasan dan berpotensi mencederai hak konstitusional. “Tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap suara kritis. DPR harus bersuara menekan aparat untuk membebaskan kawan-kawan kami,” kata perwakilan GMKI.
Sementara itu, isu tunjangan DPR menjadi sorotan tersendiri. Mahasiswa menganggap tunjangan yang selama ini diterima tidak selaras dengan kondisi masyarakat yang tengah terhimpit ekonomi. Mereka menyinggung tunjangan perumahan yang baru dihentikan pada 31 Agustus 2025. “Menghentikan satu jenis tunjangan saja tidak cukup. DPR perlu evaluasi total,” tegas Agus.
Tak berhenti di situ, mahasiswa juga menuntut agar DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut mereka, legislasi ini sangat penting untuk menegakkan agenda antikorupsi. “RUU Perampasan Aset adalah kebutuhan mendesak. DPR jangan hanya menunda, rakyat menunggu langkah nyata,” ungkap perwakilan GMNI.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPR menyampaikan permintaan maaf atas insiden bentrokan aparat dengan mahasiswa dalam aksi sebelumnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa akan dicatat sebagai bahan evaluasi. Ia juga mengonfirmasi bahwa tunjangan perumahan DPR memang sudah dihentikan. Namun, terkait tim investigasi independen, pihak DPR belum memberi jawaban pasti.
Audiensi yang berakhir menjelang sore ini menjadi catatan penting bagi hubungan antara mahasiswa dan DPR. Meski jawaban yang diberikan masih bersifat umum, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka. Bagi mahasiswa, pembentukan tim investigasi independen adalah syarat utama untuk membuktikan keseriusan DPR dalam menjaga demokrasi.
