Waketum Gemabudhi Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Kementerian
JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), Wiryawan, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian mana pun. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga amanat reformasi, independensi institusi, serta profesionalisme Polri sebagai alat negara.
Menurut Wiryawan, peran dan fungsi Polri selama ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu tercermin dari keterlibatan aktif Polri dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
“Polri memiliki peran strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, Polri harus berada di bawah Presiden agar tetap kuat, independen, dan fokus melayani rakyat,” ujar Wiryawan dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (27/1/2026).
Menjaga Amanat Reformasi Kepolisian
Wiryawan menekankan bahwa salah satu poin penting dalam reformasi adalah pemisahan Polri dari lembaga mana pun. Reformasi bertujuan memastikan Polri menjadi institusi yang profesional, netral, dan tidak terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.
Ia menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan Polri dan Presiden, serta mengganggu rantai komando yang selama ini berjalan efektif.
“Menempatkan Polri di bawah kementerian tidak hanya melemahkan institusi kepolisian, tetapi juga dapat mengurangi kewenangan strategis Presiden,” tegasnya.
Polri Perlu Terus Berbenah
Meski menegaskan posisi Polri harus tetap di bawah Presiden, Wiryawan juga mendorong agar Polri terus melakukan pembenahan internal, terutama dalam hal pelayanan publik. Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci utama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Menurutnya, Polri harus semakin humanis, transparan, dan responsif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.
Kapolri Tegas Tolak Wacana Menteri Kepolisian
Sikap serupa disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan bahwa posisi Polri saat ini sudah paling ideal sebagai alat negara yang melayani seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami menilai institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Polri benar-benar menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali mendapatkan tawaran terkait wacana Menteri Kepolisian, namun secara tegas menolaknya. Ia bahkan menyampaikan pernyataan simbolik untuk menegaskan komitmennya terhadap independensi Polri.
“Kalau harus memilih, saya lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian,” tegasnya.
Komitmen Jajaran Polri
Jenderal Sigit menegaskan bahwa penolakan terhadap Polri di bawah kementerian bukan hanya sikap pribadi, melainkan komitmen seluruh jajaran Polri. Ia meminta seluruh anggota tetap berpegang pada prinsip tersebut demi menjaga marwah institusi.
“Sampai saat ini, seluruh jajaran melaksanakan dan memperjuangkan hal ini sampai titik darah penghabisan,” katanya.
Capaian Kinerja Polri Tahun 2025
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa indikator capaian kinerja Polri mencapai 92,54 persen, menunjukkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
Selain itu, Polri telah menyusun target dan rencana kerja tahun 2026 yang dituangkan dalam enam sasaran strategis dan 17 indikator kinerja, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan.
Polri sebagai Alat Negara
Penegasan dari Gemabudhi dan Kapolri memperkuat pandangan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden demi menjaga perannya sebagai alat negara. Struktur ini dinilai paling sesuai dengan prinsip reformasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kebutuhan masyarakat akan institusi kepolisian yang independen dan profesional.
Dengan posisi tersebut, Polri diharapkan mampu terus menjaga stabilitas nasional, menegakkan hukum secara adil, serta meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
